11. COLLABORATIVE GOVERNANCE KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI WILAYAH KERJA UPTD PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA

Authors

  • Ani Risnawati STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Abstract

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan tata kelola kolaboratif berkaitan dengan keanggotaan BPJS Kesehatan. Untuk mencapai hal ini, digunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang melibatkan pelaksanaan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam proses tata kelola. Hasil penelitian mengungkap informasi penting tentang faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi tata kelola kolaboratif dalam penerapan keanggotaan BPJS Kesehatan. Keberhasilan collaborative governance ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk pembuatan keputusan demokratis, pelibatan warga dan pemangku kebijakan, perlakuan adil dan jujur, keberlanjutan kebijakan, ketersediaan dan kapasitas bermitra kerja, transparansi, akuntabilitas, inklusi sosial, penghargaan terhadap keragaman, penghargaan terhadap hak orang lain, dan kemampuan bersaing di lingkungan global.

Kata kunci: collaborative governance, BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja.

Abstract

The aim of this research is to discover and analyze in depth the supporting and inhibiting factors in the implementation of collaborative governance related to the BPJS Kesehatan membership. To achieve this, a qualitative research design with a phenomenological approach was used, which involved conducting direct observations and in-depth interviews with stakeholders involved in the governance process. The research findings reveal important insights into the supporting factors and inhibiting factors that influence collaborative governance in the

implementation of BPJS Kesehatan membership. The success of collaborative governance is determined by several factors, including democratic decision-making, citizen and stakeholder engagement, fair and honest treatment, policy sustainability, availability and capacity of working partners, transparency, accountability, social inclusion, respect for diversity, respect for the rights of others, and the ability to compete in a global environment.

Keywords: collaborative governance, BPJS Kesehatan, Labor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). collaborative governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.

Aam Pathuloh. 2022 collaborative governance Dalam Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Garut. Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.

Istiqomah, Diana. (2023). collaborative governance Dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimun Jawa di Kota Surabaya.

UPN Veteran Jawa Timur.

Kurhayadi, Susniwati. 2020. Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung. STIA Bandung.

Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rosenbloom, D. H. (2008). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York: McGraw-Hill.

Sudarmo. (2011). Teori Kelembagaan dalam Administrasi Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Downloads

Published

2025-01-26

How to Cite

11. COLLABORATIVE GOVERNANCE KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI WILAYAH KERJA UPTD PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA. (2025). Jurnal Ilmiah Koordinasi, 3(02), 61-66. http://jurnal.stia-tasik.ac.id/index.php/koordinasi/article/view/61